Dalam perkembangan dan pengamatan terakhir dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), hingga saat ini lumpur tersebut aman dan terkendali. Hal ini terlihat dengan adanya tanggul yang dibuat untuk menahan amblesnya lumpur masih mampu menampung dan menahannya.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Ruang VIP Bandara Juanda Sidoarjo, Sabtu (12/9) mengatakan, ada beberapa hal yang penting dan masukan yang perlu disampaikan ke pemerintah pusat. “Ada masukan bagus yang perlu disampaikan ke pemerintah pusat,”ujarnya.
Untuk masalah fasilitas umum, Pemprov Jatim mulai mengembangkan pembangunannya. Namun yang penting dari pembangunan infrastruktur itu perlu penyegaran kembali dalam membangunnya.
Pihaknya berharap kepada Bupati Sidoarjo agar mengecek pungutan-pungutan liar kepada warga yang menjadi korban. “Mohon bupati mengecek dan membersihkan pungutan itu. Kasihan warga sudah memprihatinkan kondisinya,” tegasnya.
Kepala BPLS, Sunaryo menilai kinerja PT Minarak Lapindo semakin menurun jika dibandingkan dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan krisis keuangan. Namun, hingga saat ini kondisi jalan Porong pasca semburan lumpur masih aman dan terkendali.
Begitu juga halnya sisi barat lumpur yakni rel kereta api masih aman dan dapat dilalui kereta api. Pihaknya terus menjaga dan memelihara tanggul-tanggul yang membatasi rel kereta api. “Jangan sampai tanggul ini jebol, karena merugikan negara,”paparnya.
Cara yang tepat mengurangi Lumpur ini dapat dilakukannya dengan membuang ke kali Porong yang kemudian disalurkan kembali ke laut. Mengingat tidak ada lumpur yang dibuang , maka saat ini kali tersebut mengalami kekeringan. Pasalnya, konsep yang dipakai yaitu pada saat musim hujan air disungai porong dikuras, dan saat musim kemarau diisi. Meski begitu, tanggul sungai ini tetap dipelihara dan masih berfungsi mengurangi banjir.
Menurutnya, dari hasil riset, Lumpur yang dibuang tersebut pada umumnya tidak menyebabkan kerusakan populasi hewan yang hidup di sungai maupun laut.”Hasil riset Lumpur itu tidak merusak hewan laut,”paparnya.
Dalam upaya pembebasan lahan tanah hanya 80% warga yang sepakat, sedangkan, 49%-nya belum terbayar dalam ganti rugi. Dengan demikian, pihaknya berharap agar upaya pembebasan ini segera selesai, sehingga program Gubernur Jatim terealisasikan.
Ketua TP2LS, Priyo Budi Santoso menegaskan, dalam kunjungan ini timnya ingin melihat perkembangan langsung Lumpur Sidoarjo .Sebab, ada beberapa anggota DPR menjelang masa baktinya habis. Dari hasil pengamatan itu pihaknya berharap mengambil poin-poin yang penting untuk dapat menyelesaikannya. ”Kalau kita berdebat terus tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Setelah melihat perkembangan terakhir, tim DPR RI dan keputusan Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan bahwa masalah ini merupakan fenomenal alam atau murni bencana alam. Dengan demikian, harus ditanggulangi oleh Undang-undang bencana alam.
Namun, DPR minta berkomitmen kepada lapindo agar ganti rugi atau jual beli aspek-aspek sosial menjadi tanggung jawab lapindo, dan semua harus dilunasi pembayarannya. “Lapindo setuju komitmen ini, dan bersedia terima ganti rugi terhadap aspek-aspek social,’ungkapnya.
Anggota Tim Pengawasan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pihaknya berharap agar lapindo melakukan upaya-upaya agar masalah ini segera selesai. Sama halnya dengan pembangunan infrastruktur yakni pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolahan, dan poliklinik harus terealisasikan. Dengan begitu, nasib warga tidak terlalu memprihantikan, pasca semburan itu.
Untuk masalah pembebasan tanah dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan. Sebab, sisa lahan tanah 20% itu masih ditahan warga yang tidak mau menyerahkan lahannya.”Masalah tanah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan, di mana 20% yang ditahan warga dapat selesai,”ujarnya.
Anggota TP2LS DPR RI Marcus Silanno menuturkan, dalam permasalahan ini BPLS dan PT Minarak Lapindo diharapkan melakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi semburan. Upaya itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber alam yang terdapat di dalamnya.
Gas-gas yang terkandung dapat dikelola untuk mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan ini juga dapat mengurangi luapan lumpur. “Jangan berfikir bagaimana membuang Lumpur. Akan tetapi harus dapat dikelola, sehingga dapat mengurangi dan mensejahterahkan masyarakat. Tolong ini dipikirkan, bagaimana memnfaatkan sumber gas lapindo itu,” tegasnya. *(adi)

[ HOME | Kembali |  | ]