Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berjanji akan memberikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada rumah warga yang dinilai tidak layak huni akibat bencana semburan luapan lumpur. Namun, sebelum mencairkan bansos tersebut, BPLS meminta kepada warga untuk segera membuat surat permintaan bantuan yang diakibatkan karena situasi darurat dengan dipersetujui Bupati Sidoarjo.
“Syaratnya kalau ada laporan dari bupati merupakan bencana, itu akan kita proses sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” kata Ketua BPLS Sunarso usai mengadakan pertemuan dengan Bupati Sidoarjo Drs Win Hendrarso bersama warga Kelurahan Siring Barat dan Desa Mindi Kecamatan Porong di pendopo kabupaten, Selasa (30/6) sore.
Untuk bansos yang diberikan, rencananya sama dengan bantuan yang pernah diberikan kepada warga korban lumpur sebelumnya. Yaitu, berupa uang kontrak rumah sebesar Rp. 2,5 juta/tahun, Jaminan Hidup (Jadup) Rp 300 ribu/jiwa/bulan selama 6 bulan dan uang evakuasi sebesar Rp 500 ribu.
Agar bansos tersebut sesegera mungkin bisa diterima warga, Sunarso berharap agar secepatnya warga membuat laporan kepada BPLS. Sedang untuk ketepatan waktunya, ia tidak bisa memastikan waktu persisnya kapan bantuan itu bisa segera dicairkan. “Tergantung dari data yang ada di desa maupun di kelurahan. Karena setelah membuat data, dilaporkan ke pak bupati, lalu pak bupati menurunkan tim, baru pak bupati membuat semacam pernyataan ini sebuah bencana untuk segera diselesaikan. Baru kita membuat aturan-aturan itu,” terang Sunarso.
Terkait dengan pertanyaan warga yang meminta kejelasan tentang kelanjutan nasibnya usai menerima bansos, Sunarso belum bisa memberikan kepastian terkait masalah tersebut. Yang ada saat ini, hanya bagaimana bansos tersebut bisa diterima warga yang rumahnya memang dinyatakan sudah tidak layak huni. “Saat ini bantuan itu sudah ada. Dan saya hanya bisa melaporkan atau menjelaskan saja, tapi yang menentukan keputusan itu ada pada pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk mempercepat pencairan bansos, Bupati Sidoarjo Drs Win Hendrarso meminta kepada warga yang benar-benar rumahnya tidak layak huni untuk sesegera mungkin untuk membuat laporan berupa daftar nominatif dengan disetujui Kepala Desa/Lurah diketahui Camat untuk disampaikan kepadanya.
“Rumah-rumah mana, rumah siapa saja, yang sudah tidak layak huni. Dan dari usulan itu nanti oleh bupati diteruskan ke BPLS untuk segera mendapatkan bantuan sosial ini,” jelas Bupati Win.
Khusus untuk rumah Oki Andriyanto, warga Siring Barat yang rumahnya terkena dampak langsung terkait dengan keluarnya semburan baru berupa lumpur bercampur air dan pasir, Jumat (26/6), Bupati Win berharap untuk mendapatkan prioritas awal. Sebab, rumah tersebut sudah jelas-jelas tidak layak untuk dihuni. “Jadi sekarang, ada penahapan, mulai jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendeknya, penyelesaiannya dengan bansos yang posnya di BPLS. Justru itulah, pemerintah akan memprioritaskan. Untuk mendapatkan bansos lebih awal. Dan ini semua kita serahkan kepada kepala desa atau lurah untuk mengajukan daftar nominatif,” terangnya.
Terkait dengan lambatnya relokasi rumah warga yang sudah dinyatakan masuk pada peta terdampak yang dibebankan pemerintah (APBN, Red), Bupati Win menilai, alokasi dana untuk masalah tersebut masih belum ada. Yang ada baru bantuan sosial. Makanya, ia menginginkan agar masyarakat bisa menjaga situasi dan kondisi Sidoarjo hingga menunggu pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Selanjutnya, bersama-sama BPLS, ia akan memperjuangkan permasalah tersebut kepada pemimpin negara yang baru.
“Siapa nanti pemimpin yang baru, ini menjadi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab kan semua tahu, kalau masalah lumpur Lapindo ini menjadi isu penting. Dan saya yakin, siapapun yang terpilih akan memberikan satu komitmen untuk menyelesaikannya,” tambah Bupati Win. *(put)

[ HOME | Kembali |  | ]