Guna menyukseskan pemilu 2014 dan mengantisipasi ketidakakurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggunakan Single Identity Number (SIN) sebagai identitas perseorangan yang dimiliki masyarakat.
Sekdaprov Jatim Dr H Rasiyo MSi, di Hotel Satelit Surabaya, Selasa (11/8) mengatakan, kebijakan ini akan diberlakukan apabila pemerintah pusat sudah memberlakukannnya. Untuk itu, pemerintah pusat terlebih dahulu akan melakukan kajian dan diskusi bersama terkait hal ini.
”Ide ini bagus, tetapi saya belum tahu bentuknya seperti apa. Maka, pembuatan KTP nanti tidak sembarangan. Penggunaannya dapat dipakai dalam pemilihan bupati, pilgub, pileg, dan pilpres, ”ujarnya
Menurutnya, pileg dan pilpres 2009 merupakan pengalaman yang berharga bagi Pemprov Jatim. Dengan begitu pengalaman ini akan dapat memberi masukan dalam pemilu berikutnya, seperti halnya membantu KPU baik untuk kelancaran persiapan, maupun proses pelaksanaannya.
“Kan saat ini DPT selalu dijadikan permasalahan. Kalau yang kalah pasti protes terhadap pelaksanaannya, namun sebaliknya, yang menang tentunya diam atau tidak protes dengan hasilnya,” tuturnya.
Maka, ke depannya pemerintah berusaha keras dalam menyukseskannya yakni dengan membenahi daftar penduduk, seperti penggunaan SIN. Hal ini akan menjadikan DPT menjadi baik dan akurat sesuai nama-nama pemilih yang mempunyai hak pilihnya.
Perbaikan DPT ini akan dimulai dari pemutahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Tingkat kecamatan secara hirarkis mengerahkan petugasnya untuk mendata sampai tingkat bawah, yakni RT. ”Pembuatan SIN ini melibatkan peran penuh camat, sehingga membenahi secara bertahap terkait kependudukan,” paparnya.
Dari hasil pemutahiran itu diserahkan ke KPU kabupaten/kota untuk divalidasi. Selanjutnya, KPU mengumumkan kepada masyarakat sekitar di balai desa atau kelurahan. “Dengan SIN ini diharapkan tidak ada permasalahan lagi terhadap DPT. Sebab, nomernya dapat diidentifikasi secara nasional,” terangnya.
Bukan hanya itu saja, pihaknya berharap agar ke depannya pemerintah daerah mendukung KPU. Hal ini terkait pendanaan yang cukup dan memadai, seperti pembiayaan distribusi kotak dan surat suara. “Ini harus dibantu, kalau bisa dana dianggarkan dari APBD. Eksekutif pemkab dapat mengusulkan pendanaan yang cukup dan memadai, ” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini menilai pelaksanaan pilpres dinilai bagus, meski secara khusus ada sedikit kendala, yaitu kotak suara dan surat suara rusak. “Kotak suara atau surat suara rusak ini apakah rusak sendiri ataukah dirusak, kita tidak tahu,” ungkapnya
Di sisi lain, pileg 2009 membawa manfaat yang positif dalam mencerdasan kehidupan bangsa. Pasalnya, warga yang hendak menggunakan hak pilihnya dituntut berfikir cerdas yakni melakukan pencontrengan agar suaranya dianggap sah. Warga diharuskan membaca dan mencermati aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU terkait pemilihan pasangan caleg.
“Pileg 2009 calegnya banyak, sedangkan pilpres hanya tiga pasangan capres dan cawapres. Jadi kalau ngawur dan tidak dapat membaca atau mencermati ya tidak mencontreng. Maka, warga harus cerdas dalam memilih agar suaranya sah,” jelasnya.
Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko menerangkan, panwas menyambut positif terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat terobosan bagi pemilih di luar DPT dapat menggunakan KTP atau paspor. Dengan begitu, tingkat partisipasi warga cukup tinggi jika dibandingkan pileg.
Untuk ke depannya, panwaslu mengusulkan agar memakai Panitia Pemutakhiran Pemilih (Pantarli) seperti pileg 2004. ”Warga yang sudah terdata, rumahnya akan ditempeli stiker. Kan ini mempermudah pemutakhirannya,” tuturnya.
Dalam pemilihan presiden ini ada sedikit persoalan terkait surat suara yang tercontreng secara manual. “Beda kalau contreng akibat percetakan, coretan percetakan itu dari mbobornya tinta. Sedangkan ini tidak, tercontreng secara manual yakni dari coretan bolpoin atau spidol,” ungkapnya.
Selain itu, juga terdapat pemilih dari Jember yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Namun, hingga saat ini pemilih tersebut masih belum diproses hukum, karena melarikan diri.
Kabag Operasional Polda Jatim AKBP Kristono mengungkapkan, polisi telah menyiapkan ribuan personelnya. Polisi selalu berprinsip siaga dalam persiapan pemilu, sehingga tidak menginginkan terjadi hal yang tidak dinginkan. “Polisi berprinsip sedia payung sebelum hujan, dan lebih baik mencegah daripada mengobati,” tegasnya.
Dalam penyiapan personelnya terlebih dahulu dilihat dari segi kerawanannya, karena intelijen sebelumnya melakukan identifikasi dulu.” Kalau intelijen bilang daerah ini rawan, otomatis personel ditambah,” tuturnya.
Hingga saat ini polisi masih siaga satu sampai proses pelantikan calon terpilih. Personel tersebut tidak boleh meninggalkan lokasi yang ditentukan sampai tingkat siaga ini dicabut oleh Polda Jatim. *(adi )

[ HOME | Kembali |  | ]