Wakil Gubernur Jatim, Drs Saifullah Yusuf yakin dan optimis jika kawasan sekitar Suramadu nantinya akan mampu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pasalnya, berbagai potensi investasi yang ada di Madura dan Surabaya cukup mendukung untuk mewujudkan KEK di sekitar Suramadu.
Ini dijelaskannya saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di kantornya, Senin (13/7). Menurutnya, pengembangan KEK ini merupakan implementasi yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di Jatim pun diperkirakannya mampu meningkat.
Mengenai investasi yang masuk ke Jatim, khusunya pasca Suramadu pun mengalami perkembangan yang baik. Sejauh ini, tercatat 16 investor telah mengantongi izin usaha di Pulau Madura setelah Jembatan Suramadu resmi dibuka sejak 10 Juni 2009.
Data Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim, dari 16 investor yang disetujui itu delapan di antaranya merupakan Penanam Modal Asing (PMA) yang telah siap menanamkan modalnya di tiga kebupaten, yakni Bangkalan, Sumenep, dan Sampang, dengan total nilai investasi lebih dari Rp1,7 triliun.
Beberapa investor asing yang bersiap mengembangkan usaha di Kabupaten Sumenep itu antara lain, PT Dwi Bina Utama yang bergerak di sektor perikanan, PT Miwon Mina Samudera, PT Aneka Boga Nusantara, dan PT Citra Wirajaya Bhakti (ketiganya makanan dan minuman), serta PT KPY Interprise Indonesia (industri kimia).
Untuk pengembangan KEK, di masing-masing sisi jembatan akan dikembangkan wilayah seluas 600 hektar terdiri 300 hektar di ujung jembatan di Surabaya dan 300 hektar di ujung jembatan di Madura. Selain itu, di Madura juga akan dikembangkan kawasan ekonomi seluas 600 hektar beserta pelabuhannya.
Saat ini, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu masih ditugaskan untuk menyusun rencana induknya. Jika ini dapat segera diselesaikan, pelaksanaannya pun dapat segera terealisasi.
Selain di kawasan Suramadu, sudah ada 23 provinsi yang mengusulkan 42 kawasan sebagai KEK di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang KEK yang sedang dibahas di DPR sehingga belum ada satu daerah pun yang ditetapkan sebagai KEK.
Misalnya, Jateng mengusulkan empat kawasan, yakni Kedungsemar, Kabupaten Jepara, kawasan Banglor, dan Kabupaten Sragen. Dari Papua diusulkan Kapet Biak. Adapun Papua Barat adalah kawasan Sorong.
Selain itu, wilayah lain yang masih diusulkan dari Sumatera Utara, yakni Medan-Deli Serdang, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Labuhan Angin, dan Asahan-Tanjung Balai. Provinsi Riau mengusulkan Dumai dan Kawasan Wisata Pulau Rupat. Di Bangka Belitung ada Tanjung Berikat dan Kawasan Industri Air Kelik.
Sementara itu, Bengkulu mengusulkan Pulau Enggano. Sumatera Selatan ada Tanjung Api-api. Dari Banten ada kawasan Bojonegara. DKI Jakarta mengusulkan Kawasan Industri Marunda, Cikarang dari Jawa Barat, dan kawasan Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada prinsipnya, KEK dianggap menarik karena bisa menjadi kawasan unggulan dalam menarik minat investasi. Hal itu dimungkinkan karena dalam sebuah KEK ada berbagai batasan yang tidak diberlakukan, antara lain aturan pajak dan kepabeanan yang lebih ringan, daftar negatif investasi yang tidak secara ketat diberlakukan, serta berlakunya semua insentif pajak penghasilan yang diberikan kepada penanaman modal tertentu di daerah tertentu. *(afr)

[ HOME | Kembali |  | ]