Setelah melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah pada beberapa waktu sebelumnya dan pembahasan RAPBD Jatim 2010, DPRD Jawa Timur melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat di Daerah Pilihannya (Dapil) masing-masing. Salah satu tujuan reses tersebut adalah mewujudkan Jatim sebagai provinsi agrobisnis.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar dihubungi, Jumat (20/11) mengungkapkan, pihaknya telah menyetujui anggota dewan yang terdiri dari 10 fraksi untuk melakukan reses mulai 20-26 November 2009 di daerah dapilnya masing-masing. Reses tersebut bertujuan untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, dan kemudian untuk ditindaklanjuti
Selain itu, upaya anggota dewan tersebut merupakan pertanggungjawaban kepada konstituen terkait kinerja dalam beberapa waktu. “Mengingat kalangan dewan melakukan serap aspirasi masyarakat, maka, jika ada demonstrasi, pimpinan dewan akan menerima perwakilan demonstrasi tersebut,” ungkapnya.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengatakan, pihaknya melakukan jaring aspirasi masyarakat di dapil VI yang meliputi Kediri, Blitar, dan Tulunganggung. Politisi Golkar ini akan menindaklanjuti problematika di masyarakat, seperti halnya kemiskinan, pengangguran, dan kelangkaan pupuk. Pihaknya ingin mengetahui sejauhmana penyerapan APBD kabupaten dan APBD Jatim 2009. Sedangkan, untuk mengetahui detil pembangunan yang telah di capai, pihaknya meminta data Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim.
Selain itu, dalam program dan pendanaan pembangunan pada 2010, Sabron mengupayakan agar dilakukan sharing dengan mengkoordinasikan pemkab/pemkot yang terkait. ”Program dan dana dilakukan dengan sistem sharing, dengan koordinasi dengan pemkab/pemkot,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Anna Luthfi memaparkan, pemprov mempunyai program untuk mewujudkan Jatim sebagai pusat agrobisnis. Di sisi lain, produksi hasil pertanian, seperti jagung, kacang, buah-buahan mengalami surplus. Akan tetapi, saat ini yang menjadi problematika di masyarakat adalah kelangkaan pupuk, karena masyarakat masih tergantung pada pupuk kimia.
Pihaknya melakukan jaring aspirasi di dapil VIII yang meliputi Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun untuk bersinergi dengan para petani. “Jatim merupakan basis pertanian, maka, perlu aspirasi dari petani, sehingga aspirasi komunitas petani tersebut harus diperjuangkan,” terangnya.
DPRD akan membuat sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) agar masyarakat menggunakan pupuk organik, mengingat pupuk organik dapat menyuburkan tanaman. “Jangan sampai petani tergantung pada pupuk kimia, karena selain harganya mahal, tetapi juga tidak baik untuk tanaman,” ungkapnya.
Sebelum pembuatan perda, kalangan dewan terlebih dulu berkoordinasi dengan Badan Legislasi (Banleg), akademisi, tim ahli, praktisi tentang draf yang akan dibuat. Dalam perda itu nantinya, ada aturan agar dilakukan pembinaan pembuatan, dan pemsaran pupuk.Dengan begitu, masyarakat petani tidak lagi tergantung pada pupuk kimia.
“Pembahasan mungkin tahun 2010, dengan diskusi terlebih dulu dengan banleg, akademisi dari perguruan tinggi, praktisi, dan tim ahli yang mengusai bidang pertanian. Dengan demikian, Jatim benar-benar menjadi provinsi agrobisnis,” tuturnya.
Di sisi lain, pihaknya mensinergikan antara pemkab/pemkot dan pemprov dalam program pembangunan, sehingga tidak terjadi duplikasi program dan pendanaannya. Dengan demikian, program yang telah dicanangkan pemprov ada sinkronisasi dengan program pembangunan di kabupaten/kota. *(adi)

[ HOME | Kembali | Komentar? |  | ]